Diskusi Publik Rancangan Peraturan Daerah Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan Inklusif sesuai dengan UU no 8 th 2016

09-05-2018

Abdimas Diskusi Publik Rancangan Peraturan Daerah Unit Layanan Disabilitas dan Sosialisasi Unit Layanan Perpustakaan bagi Disabilitas
Diskusi Publik Rancangan Peraturan Daerah Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan Inklusif sesuai dengan UU no. 8 tahun 2016
Acara yang didukung oleh sponsor utama Disability Rights and Advocacy Fund ini diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Pemberdayaan Tuna Netra dan Perpustakaan UK Petra.

Acara ini dilaksanakan pada:
Hari Rabu, 9 Mei 2018 pada pukul 08.00 – 13.00 WIB, bertempat di Ruang Teater Perpustakaan UK Petra, Gedung Radius Prawiro Lantai 5, Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya.

Unit Layanan Disabilitas atau ULD adalah salah satu hal yang harus diwujudkan dari UU no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan Disabilitas.
Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT) sebagai koordinator Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan HAM (AMUK HAM) menyusun dan mengusulkan draf Peraturan Walikota Surabaya dan Peraturan Gubernur tentang Unit Layanan Disabilitas untuk Pendidikan Inklusif sebagai payung hukum terbentuknya ULD yang merupakan  pendukung utama implementasi dari pendidikan inklusif.

Dengan dipandang sangat perlunya bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan serta mengangkat isu ini di ranah publik, maka Lembaga Pemberdayaan Tunanetra (LPT) dan Perpustakaan UK Petra menyelenggarakan Diskusi Publik Peraturan Daerah terkait Unit Layanan Disabilitas ini (terutama dalam bidang Pendidikan) untuk Provinsi Jatim dan Kota Surabaya.